oleh

Warga Sentul Sharing Kepada APH Terkait Rekom Penerbitan Rekom Pemberhentian Perangkat Desa

Lumajang, FBI.www.fokusberitaindonwsia.com-Seiring terkuaknya tabiat oknum Sekdes Sentul, yang kuat dugaan menyalahgunakan kewenangan dan penyelewengan dana. Membuat warga geram dan berpotensi besar membuat kegaduhan ditengah masyarakat.
Akhirnya warga membuat kesepakatan menolak dan menuntut untuk segera ditindak tegas secara hukum juga diberhentikan dari jabatannya.

Hal inilah yang mendorong warga untuk mengawal perjalanan prosesnya, dan melakukan sharing kepada APH (Aparat Penegak Hukum) terkait aturan dan apa saja yang bisa membuat oknum tersebut mendapatkan sangsi adminitratif yaitu pemecatan dari jabatannya. Sekarang kasus tersebut dalam penanganan unit Tipikor Polres Lumajang, memasuki tahap pemanggilan saksi.

Besar harapan warga agar proses berjalan lancar dan penegakan hukum secara tegak lurus. Untuk itu warga Desa Sentul berinisiatif melakukan diskusi kepada APH tentang alur dan aturan eksekusi sangsi adminitratif. Apa saja unsur yang memenuhi untuk pemerintah bisa segera menerbitkan rekom SK pemberhentian kepada oknum perangkat desa yang bejat.

Seperti apa hasil diskusi tersebut,
Warga inisial D menanyakan,
“Apakah ada aturan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang nakal bisa dipertahankan,
Apakah korupsi dana PBB dan penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini pemalsuan data dan tanda tangan itu masuk katagori pelanggaran yang bisa ditoleransi.
Apakah perbuatan oknum sekdes yang merugikan rakyat dan negara, dan sangat mengakibatkan keresahan dan kegaduhan warga bisa diberhentikan (sangsi adminitratif).” Tanya D kepada APH Minggu (26/06/2022).

Pertanyaan tersebut ditanggapi dengan baik oleh pejabat APH sebut saja “A”
“Untuk aturan dibuat untuk ditaati dan Ditegakkan, tidak ada satupun oknum yang melanggarnya akan dipertahankan dan ditoleransi demi tegaknya Marwah hukum.
Untuk penyalahgunaan kewenangan dan penyelewengan anggaran itu termasuk katagori pelanggaran berat harus ada tindakan tegas.
Untuk oknum perangkat desa yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian kepada negara dan rakyat berdampak membuat keresahan warga serta berpotensi menimbulkan kegaduhan itu memenuhi unsur sangsi admitratif yaitu pemberhentian.” Tegas A.

Sambung pertanyaan D, apa saran dan pendapat APH terkait kasus yang terjadi didesa Sentul dan sudah ditangani oleh Tipikor polres Lumajang.” Tandasnya

Jawab A menanggapi hal tersebut diatas,
Kami memantau perkembangan proses itu, dan langkah yang diambil sekarang tepat dan manteb.
Kalau sudah ada kepastian dari Tipikor kami secepatnya memproses secara adminitratif (Pecat) tanpa diminta.
Disarankan agar segera membuat pengaduan kepada Bupati dengan disertai PH dari GMPK sukur-sukur kalau ada tanda tangan warga untuk penunjang percepatan rekom SK.” Tegasnya.

Tentunya saran tersebut disambut dengan antusias dan siap dilaksanakan oleh perwakilan warga desa Sentul dalam hal ini D.
“Siap kam akan laksankan saran dan masukan dari pejabat tersebut, demi kebaikan dan Marwah desa Sentul bisa kembali terangkat setelah hilangnya penyakit desa tersebut.” Pungkasnya. (Uzi).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed