Warta Jawa

Sengketa Adminitrasi Desa Sentul Sepakat Tunggu Hasil Surat Peninjauan Kembali Kades Ke Bupati

Lumajang, FBIwwwfokusberitaindonesia.com-Setelah sekdes Sentul Moch Arifin S.E mengajukan banding ke Bupati Lumajang atas terbitnya SK pemberhentian dari kades. Mendapatkan respon dari Bupati, terbitnya surat pembatalan SK pemberhentian dengan nomer 185.45/602/427.12/2022 tertanggal 16 November 2022. Namun kades Sentul berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Bupati Lumajang.
Karena dirasa keputusan tersebut hanya mendapatkan masukan data sepihak dari tim fasilitasi penyelesaian sengketa admintrasi DPM. Itu yang dijadikan rujukan oleh kades Sentul untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Bupati.

Seperti disampaikan saat rapat dibaledesa Sentul Senin (21/11/2022), kades Sentul diwakili oleh Bendahara desa Bilqis karena dalam kondisi sakit.
Pak kades sudah menerima surat pembatalan SK dari Bupati Lumajang, namun akan mengirim surat permohonan peninjauan kembali. Dengan disertakan bukti SP 1,2,3 dan permohonan rekomendasi ke camat Sumbersuko, serta kronologi terbitnya SK pemberhentian sekdes. Juga akan kami sertakan bukti laporan warga kepada APH, serta bukti dari pelanggaran yang telah dilakukan sekdes.” Pasalnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekcam Sumbersuko Isaac Hardy Yuwono, setelah mendapatkan petunjuk dari Kabag hukum pemkab lumajang. Untuk menunggu hasil surat permohonan peninjauan kembali dari kades Sentul kepada Bupati dan sudah disepakati bersama baik dari pemdes sentul dan Muspika.” Tegasnya dalam rapat singkat tersebut.

Related Articles

Kehadiran pihak Polsek dan Koramil Sumbersuko untuk antisipasi keamanan.
Ketua LSM GMPK Lumajang Guntur Nugroho yang ikut hadir didesa Sentul memberikan pandangannya, peristiwa sengketa adminitrasi adalah hal yang wajar, karena sudah diakomodir oleh undang-undang dan peraturan. Namun terkesan lamban dan berbelit-belit karena baru pertama terjadi dikabupaten Lumajang. Jadi kedepannya mereka perlu banyak belajar dari kasus didesa Sentul.” Ujarnya.

Saya cuma mengkritisi SK Bupati diterbitkan hanya untuk kepentingan banding sekdes atas pemberhentiannya. Padahal ada peristiwa lebih serius yaitu pelanggaran yang berpotensi pidana dan sangat jelas menciderai pemerintah. Adanya kelalaian camat yang tidak mereaksi SP dan surat permohonan rekomendasi kades Sentul, inilah sumber permasalahan utama.

Sangat disayangkan sekali tiba-tiba terbit SK Bupati tersebut dengan pertimbangan yang tidak valid dan sepihak dari tim fasilitasi DPM. Jadi permohonan peninjauan kembali kades Sentul adalah langkah benar, apalagi dengan dilampirkan kronologi dan bukti yang valid. Semoga Bupati Lumajang bisa mempelajari dengan seksama, sehingga bisa mengambil langkah yang tepat sesuai kebenaran dan keadilan. GMPK Lumajang akan mengawal terus proses ini sampai keadilan benar-benar ditegakan,” pungkasnya (Den)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button