BREAKING NEWS
Search

Sejumlah advokat menggugat presiden jokowi terkait perpres 75/2019

jakarta,14 desember 2019

Jakarta, fokusberitaindonesia.com – Peraturan Presiden No.75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, telah menuai reaksi dari sejumlah kalangan advokat , Perwakilan Para Advokat mengajukan Uji Materiil Pepres 75/2019 Ke Mahkamah Agung , sejak tanggal 25 November 2019, hingga Kini belum ada tindak lanjut secara resmi secara jelas oleh Mahkamah Agung RI, dengan alasan register perkara sudah tutup buku, baru pada bulan Januari 2020 akan dibuka kembali.

Permohonan uji Materiil Ini diinisiasi oleh Advokat antara lain , Erwin Purnama, Indra Rusmi, Denny Supari, Intan Nur Rahmawati, Bireven Aruan, Yogi Pajar Suprayogi, Ricka Kartika Barus, Ika Arini Baturbara, Destya, Kemal Hersanti, Hema Anggiat Marojahan Simanjutntak, Steven Albert, Johan Imanuel, dan Fernando.

Permohonan yang diajukan oleh Para Advokat telah diterima tanggal 25 November 2019 oleh Bagian Pranata dan Tata Laksana TUN.

“Kami sangat menyayangkan, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Perpres 75 2019 Tentang Perubahan Perpres 82 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, yang diajukan oleh Para Advokat sampai saat ini belum menerima Nomor Register Perkara dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, padahal Permohonan kami sudah lengkap sesuai dengan Pasal 31A Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.” Ujar Yogi Pajar Suprayogi.

Alasan Keberatan yang diajukan oleh Sejumlah Advokat ini, bahwa Perpres 75/2019 bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU 12/2011 , karena mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan , sehingga Perpres tersebut nyata-nyata cacat hukum sejak terbit, maka perlu adanya uji Materiil Pepres tersebut.

“Kami menyarankan Mahkamah Agung Republik Indonesia , agar segera memeriksa dan memutus Perkara Hak Uji Materiil , yang berkaitan dengan kepentingan publik dan seharusnya lebih serius menangani Permohonan Hak Uji Materiil yang telah diterima.” Tambah Yogi

Di sisi lain, tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia mengucapkan Selamat Kepada, Dewan Pertimbangan Presiden yang dipilih Presiden Republik Indonesia. Menurut perwakilan Tim Advokasi, Asep Dedi mengatakan, Kami Bersyukur bahwa Dewan Pertimbangan Presiden sudah dipilih dan diketuai oleh Wiranto.

Harapannya bahwa Dewan Pertimbangan Presiden RI dapat bekerja maksimal dalam memberikan nasihat-nasihat ke Presiden, khususnya dalam harmonisasi peraturan perundangan yang saat ini masih banyak belum di revisi , padahal sudah ada Pembatalan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal, pemberi bantuan hukum yang telah dibatalkan, pada Pasal 11 dan 12 oleh Mahkamah Agung setelah diajukan, Permohonan Hak Uji Materiil oleh 18 Advokat sampai saat ini belum di revisi juga. Padahal pasal 11 dan 12 tersebut merupakan jantungnya Permenkumham.

Selain itu, Omnibus Law juga harus segera diusulkan RUU nya oleh Pemerintah kepada Badan Legislasi Nasional, agar tidak multitafsir nantinya antara Omnibus Law dengan Kodifikasi Hukum.(lukman)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *