BREAKING NEWS
Search

Ridwan Kamil Paparkan Realisasi APBD Jabar 2018 di DPRD

FBI BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelaksanaan APBD Jabar Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kamis (27/6/2019). Ridwan Kamil mengatakan, nota pengantar raperda yang disampaikan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Rapat paripurna ini adalah rutinitas yang kami lakukan, melaporkan anggaran belanja daerah Jawa Barat 2018,” ujar Gubernur yang akrab disapa Emil itu.
Adapun laporan hasil pemeriksaan secara resmi telah disampaikan oleh BPK RI dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada 28 Mei 2019.

“Dan alhamdulillah kita bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya. Jadi, ini kewajiban setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, nanti dewan akan melakukan pengecekan- pengecekan dan rekomendasi sistem pelaporan keuangan seperti apa,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu komponen dalam laporan keuangan adalah realisasi APBD. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Emil memaparkan, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp33,91 triliun atau 101,97 persen dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan, yakni Rp33,26 triliun. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp19,64 triliun atau 104,39 persen dari anggaran yang telah ditetapkan, yakni Rp18,81 triliun.
PAD didapatkan dari beberapa sumber, yakni pajak daerah yang terealisasi Rp18,15 triliun, retribusi daerah yang terealisasi Rp49,17 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terealisasi Rp348,53 miliar, dan PAD yang sah yang terealisasi Rp1,09 triliun.
Kemudian, dana perimbangan terealisasi Rp13,98 triliun atau 99,09 persen dari anggaran yang telah ditetapkan, yakni Rp14,10 triliun. Pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak yang terealisasi Rp1,49 triliun, dana bagi hasil bukan pajak yang terealisasi Rp307,51 miliar, dana alokasi umum (DAU) yang terealisasi Rp3,02 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) yang terealisasi Rp9,37 triliun.
Selain itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi Rp68,10 miliar atau 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp68,10 miliar. Kemudian, pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hibah terealisasi Rp22,04 miliar, dana penyesuaian dan otonomi khusus terealisasi Rp33,75 miliar, dan pendapatan dari bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya terealisasi Rp12,31 miliar.
Selanjutnya, berkenaan dengan realisasi belanja daerah hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp33,33 triliun atau 93,45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp35,66 triliun. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung yang direalisasikan sebesar Rp25,62 triliun atau 94,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp27,15 triliun.
“Dalam realisasi belanja tidak langsung, selain belanja pegawai, di dalamnya juga termasuk realisasi belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Sementara belanja langsung direalisasikan sebesar Rp7,71 triliun,” jelas Emil.
Sementara itu, bagian akhir dari struktur APBD adalah pembiayaan daerah. Dalam pemahaman keuangan daerah, kata Emil, pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
Penganggaran pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran yang merupakan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yang direalisasikan sebesar Rp2,56 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direalisasikan sebesar Rp88,19 triliun.
Selanjutnya, dari keseluruhan transaksi anggaran dan realisasi APBD Tahun 2018, dapat diketahui bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (Silpa) sebesar Rp3,06 triliun.
“Jawa Barat memang sudah sangat baik. Kemudian, kita teruskan yang kurang-kurang, peningkatan PAD, perbaikan rasionalitas keuangan, serta ada masukan-masukan KPK, Kemendagri ada,” tandas Emil.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *