Lumajang, FBIwwwfokusberitaindonesia.com- Notaris adalah Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) sah diakui oleh negara. Sedangkan kecamatan adalah Pejabat Pembuat Akte Sementara (PPATS) sama- sama kedudukannya. Jadi setiap warga berhak menentukan kepada siapa akan mengurus surat tanahnya, dengan catatan tidak terjadi masalah (Sengketa). Namun beda halnya dengan Desa Besuk kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang (Jatim).
Pujianto camat Tempeh menjelaskan,
” Silahkan warga mau ngurus AJB lewat notaris atau desa itu hak mereka. Karena Notaris adalah PPAT yang diakui oleh negara, sedangkan kecamatan adalah PPATS.
Kalau lihat dari permasalahan didesa besuk, mungkin mis kordinasi jadi silahkan dijelaskan kembali sama kadesnya.” Jelasnya Senin (22/08/2022).
Ada salah satu warga Rusdiono mengurus Akte jual beli (AJB) melalui notaris ketika kebaledesa Jumat (18/08/2022) merasa dipersulit oleh kades Besuk (Supatno). Sehingga menimbulkan pertanyaan,, ada apa kades mempersulit..???
“Saya berasumsi bahwa kades sengaja mempersulit, karena pengurusan AJB melalui notaris. Seharusnya kan hak perorangan mau ngurus liwat mana, karena semua bermuara kepemerintah pembayaran pajaknya.” Tuturnya.
“Masak pembiayaan pengurusan AJB lebih besar di desa dari pada notaris, ini pelayanan kepada warganya sendiri. Setidaknya janganlah dibuat aji mumpung, pas saya ngurus lewat notaris malah sakit hati. Penjual tanahnya adalah adik kandung kades jadi kami kesusahan minta tanda tangan karena dilarang oleh kades. Tanah beli bukan nyuri, penjual jelas, pembeli juga jelas, pembayaran juga jelas, jadi kan aneh ketika dipersulit.” Cetusnya Rusdiono.
Menanggapi ungkapan warganya Supatno kades Besuk menjelaskan kepada awak media melalui sambungan telepon Senin (22/08/2022).
” Saya tidak mempersulit warga untuk mengurus surat tanah mau lewat notaris atau desa silahkan. Cuma kordinasi sama saya sebagai kadesnya, karena akan butuh baik foto copy letter C dan sebagainya.
Saya juga harus dikasih dong kalau lewat notaris masak mau meneng-menengan. Kalau lewat desa pengurusannya biayanya 10% dari harga jual, pajak silahkan bayar sendiri di BPRD.” Jelasnya.
Ketika ditanya oleh awak media, kalau Rusdiono mau ngadep kades untuk kordinasi lagi gimana. Dengan tegas Supatno menjawab silahkan saya gak akan mempersulit, cuma kalau ngomong yang enak, karena kalau ada masalah nanti saya yang disalahkan.” Tandasnya. (Den).
