Ragam Berita

Pemantauan Keuangan Negara ( PKN ) Kecewa Atas Putusan Komisi Informasi Jawa Timur yang Tidak Masuk Akal

 

FBI, Bekasi. www.fokusberitaindonesia.com –
Komisi Informasi Jawa Timur telah memutuskan Sengketa Informasi antara Pemantau Keuangan Negara (PKN) sebagai Pemohon dan Badan Publik Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kab. Probolinggo sebagai Termohon dengan Putusan Nomor 117/IX/KI-PROV-JATIM-PS-A/2022 dengan amar Putusan:
a. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian
b. Memerintahkan pemohon (BPN Probolinggo ) untuk menunjukkan /memperlihatkan Informasi Publik berupa daftar pemohon sertifikat PTSL se-kabupaten Probolinngo Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 dan LPJ Program PTSL Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020.

Menurut PKN, putusan ini adalah putusan yang dilakukan oleh Komisioner yang cenderung tidak cerdas dan tidak mengunakan akal sehat dan terkesan asal di buat buat, sehingga berdampak membuat rakyat (PKN ) susah , demikian di sampaikan Patar Sihotang SH MH, selaku ketua umum Pemantau Keuangan Negara (PKN) pada acara konferensi pers pada tanggal 03 September 2022 jam 14 .00 di kantor PKN Pusat jl Caman raya no 7 Jatibening Bekasi.

Patar Sihotang menjelaskan, “PKN sangat kecewa atas amar putusan komisi informasi Jawa Timur ini, karena Komisionernya tidak mempertimbangkan dan tidak menyadari bahwa PKN itu adalah Manusia yang punya kemampuan daya ingat terbatas, sehingga apa yang diputuskan oleh Komisioner tidak akan mampu dilakukan oleh PKN, karena PKN sebagai pemohon hanya diberikan hak untuk melihat, dan kepada termohon hanya diberikan kewajiban hanya menunjukkan atau memperlihatkan. Sementara yang diminta pemohon PKN adalah daftar pemohon Sertifikat PTSL se-kabupaten Probolinngo Tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 dan LPJ Program PTSL Tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 ini adalah suatu putusan yang ngawur dan tidak cerdas dan tidak masuk akal sehat” ucap Patar Sihotang.

Patar menyampaikan latar belakang kejadian, “berawal dari Tim PKN Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat, bahwa banyak keresahan dan pengaduan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Tim Panitia Sertifikat Program Pemerintah Pusat yaitu Program PTSL, antara lain banyak masyarakat yang dibebankan melebihi harga yang tertera pada keputusan 3 menteri yaitu BPN dan Kemendagri dan yang hanya dibatasi Rp. 150.000,- . Namun oleh oknum oknum panitia mengutip kepada masyarakat Pemohon berkisar diatas Rp.500.000,-

Atas dasar informasi ini , PKN pusat melakukan permintaan informasi Publik, sebagai data awal untuk melakukan Investigasi tentang dugaan Korupsi dan Pungli pada pelaksanaan Program PTSL di Probolinngo. Namun oleh BPN Probolinngo tidak memberikan, sehingga PKN melakukan upaya Hukum dan gugat sengketa ke Komisi Informasi Jawa Timur, namun hasilnya mengecewakan rakyat karena putusannya diberikan hanya melihat” ungkap Patar sambil menunjukkan hasil putusannya .

Patar menyatakan, bahwa perbuatan majelis komisioner tersebut telah melukai hati rakyat (PKN) dan melanggar Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 4 ayat c menyatakan :
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak:
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang Undang ini; dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Demikian juga pada pasal 3 Tujuan dari pada Keterbukaan Informasi Publik adalah :
Pasal 3
Undang-Undang ini bertujuan untuk :
a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Patar juga menyampaikan, “Bahwa Komisioner Komisi informasi Jawa Timur, bukan hanya sekali ini saja membuat putusan yang ngawur dan menyusahkan Rakyat (PKN ). Dulu juga pernah terjadi pada putusan nomor 168/KI PROV JATIM –PS A /2019 pada sengketa PKN melawan Pemerintah Provinsi jawa Timur dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dengan amar Putusan antara lain memerintahkan Termohon kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk memperlihatkan Informasi Publik kepada pemohon PKN , yang mana waktu itu pemohon meminta 54 dokumen kontrak pada pengadaaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Provinsi tahun 2017 dan 2018, atas Putusan ngawur dan tidak masuk akal logika ini, kami PKN naik banding ke PTUN Surabaya, namun naas dan sialnya PKN dikalahkan dan Hakim PTUN Surabaya mendukung Putusan Komisioner. Sehingga atas putusan PTUN ini, PKN kasasi ke mahkamah agung , dan Alhamdullihlah PKN dimenangkan, sehingga PKN mendapatkan dokumen 54 proyek setelah melaksanakan eksekusi di PTUN Surabaya” demikian di sampaikan Patar sihotang sambil memperlihatkan dokumen eksekusi PTUN Surabaya .

“Atas Putusan Komisioner Jawa timur yang ngawur dan tidak masuk akal ini, PKN akan melakukan upaya hukum naik banding ke PTUN Surabaya, dan mengajukan Sidang Kode Etik, karena Komisionernya tidak professional dalam membuat putusan, ini akan kami lakukan walaupun harus mengeluarkan biaya dan tenaga, serta pikiran, demi keadilan, harga diri dan kehormatan Lembaga PKN” lanjut Patar Sihotang SH MH.

Dilanjutkannya “PKN mengharapkan dan menghimbau agar Para komisioner Komisi Informasi di seluruh Indonesia, agar memiliki Integritas dan menjaga kehormatan dan harga diri lembaga Komisi Informasi, dan ingat sejarah dan latar belakang Komisi Informasi dibentuk oleh pejuang reformasi. Dan ingat Tujuan hakiki Lembaga Komisi Informasi dibentuk adalah menjamin Rakyat untuk mendapatkan hak hak konstitusinya sesuai pasal 28 F UUD 1945” kata Patar Sihotang.

Dongan. PS

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button