BREAKING NEWS
Search

Ketua Umum DPP Bamuswari soroti Oknum di Duga melakukan penyalahgunaan dan kewenangan kepada keluarga penerima manfaat ( KMP ) di kabupaten Bandung.

Bandung , 29 juli 2020

Kab.bandung ,fokusberitaindonesia.com-Hasil data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bahwa di Jawa Barat ada sekitar 2,6 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran dari pemerintah pusat dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang pada awal nya di terima oleh KPM sebesar Rp.110 Ribu kini naik menjadi RP.150 Ribu namun dengan adanya Covid 19 Pemerintah menaikan menjadi Rp.200 Ribu per KPM selain komoditas sembako seperti telur dan beras pemerintah juga akan menambah ragam pangan lain nya seperti daging ayam,ikan dan sayuran.rabu 29/07/2020 Ketua Umum DPP BAMUSWARI Maman Abdul Rahman menyebutkan di Kabupaten Bandung sendiri yang secara kebetulan merupakan wilayah dimana kantor DPP BAMUSWARI berada bahwa jumlah KPM yang ada di Kabupaten Bandung sebanyak 166.946 penerima KPM, namun Ketua Umum DPP BAMUSWARI sangan menyayangkan masih banyak nya penerima KPM yang tidak tepat sasaran, dengan banyak nya KPM yang tidak tepat sasaran Ketua Umum DPP BAMUSWARI mempertanyakan soal cara kerja Pemerintah khusus nya Dinas Sosial, TKSK, PUSKESOS dan Pemerintah Desa yang disinyalir tidak melakukan Verivikasi dan Validasi (VerVal) door to door ke setiap rumah penerima KPM.
pada 2020 ini jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Sembako meningkat menjadi 2.637.975 keluarga. Sebelumnya, pada 2019 jumlah KPM penerima bantuan pangan di Jabar sebanyak 2.496.981yang tersebar di 27 kota kabupaten di Jabar. Jumlah total bantuan program ini, ke Jabar pun nilainya mengalami kenaikan. Pada 2019 anggaran yang diberikan totalnya Rp 3,3 triliun. Namun, pada 2020 ini totalnya setahun meningkat menjadi Rp 4,748 triliun.
Oleh sebab itu Ketua Umum DPP BAMUSWARI melihat adanya beberapa oknum dari pemerintah yang membidangi program BPNT tersebut karena masih banyak yang terlalu sibuk bermain dalam proses penyaluran dari Agen sampai E Waroeng bahkan Ketua Umum DPP BAMUSWARI melihat adanya campur tangan rekanan pemerintah yang di tunjuk sebagai bagian dari pengadaan alat gesek untuk setiap KPM, padahal menurut Ketua Umum DPP BAMUSWARI mereka sudah mendapatkan gaji maka saya meminta kepada Pemerintah Pusat untuk memecat oknum pegawai yang sudah tidak professional dan menyalah gunakan kewenangan nya Ketua Umum DPP BAMUSWARI sendiri telah mengantongi beberapa nama yang menjadi oknum dari pemerintah yang membidangi program BPNT tersebut.( red tabloid FBI ” cetak & online ” )




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *