Ketua LSM LIDIK DPC Majalengka Anggap Kinerja DLH Mengecewakan, Ini Alasannya

Majalengka, FBI – Jeleknya kinerja pejabat penyelenggara publik Kabupaten Majalengka menuai kecewa dari Ketua DPC LSM Lifik kabupaten Maajalengka.

Disampaikan langsung oleh Ketua DPC LSM Lidik, Herman mengatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat berbincang-bincang dengan awak media dari fokus berita indonesia, bahwa menyikapi pemberitaan tentang Dinas Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan tupoksinya.

“Gimana majalengka mau kondusif kalau pejabat publik seperti itu, kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lidik beserta media pemerintah benar-benar merasa geram terhadap kepemimpinan yang saat ini, sampai saya heran kepada kadis LH, kenapa anda sebagai seorang pejabat publik selalu menghindar dengan berbagai macam alibi disaat kami butuh penjelasan dari diri anda selaku pemimpin pada dinas lingkungan hidup? Gimana masyarakat mau percaya dengan anda, kalau anda tidak punya rasa tanggung jawab terhadap kinerja anda.

Dengan ini kami dari pihak LSM Lidik Kabupaten Majalengka meminta kepada bapak Bupati Kabupaten Majalengka, untuk secepatnya tindak tegas terhadap kepala dinas lingkungan hidup yang saat ini sedang menjabat, agar kondusifitas kerja di kabupaten majalengka tercipta karena tertuang dalam UU pelayanan publik no 25 tahun 2009,dan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pemerintah no 96 tahun 2012 di sebutkan bahwa PENYELENGGARA PUBLIK, pejabat publik, badan publik, perusahan publik, berkewajiban di dalam pengambilan kebijakan publik, harus terbuka ke publik,harus di musyawarahkan dengan benar,dengan berasaskan pemberdayaan masyrakat, perlindungan masyrakat, memberikan kepastian hukum atau kebijakan, mengutamakan kepentingan umum.

Akhir kata dalam bincangnya, ketua DPC LSM Lidik Kabupaten Majalengka menyatakan bahwa mereka itu adalah pejabat publik, setidaknya harus sudah matang dan pintar mempelajari UU dan peraturan tentang PENYELENGGARA PUBLIK, Badan Publik yang ada, biar kalian tidak ngaco dan berhati hati dalam membuat kebijakan publik biar setiap kebijakan di milik oleh publik secara menyeluruh untukmewujudkan Penyelenggara Publik yang sensitif, responsip dan propesional sesuai dg maklumat peranan pelayanan publik yg ada.” Pungkas Herman. (Eli N/Kabiro Mjl)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.