Kab Sumedang www.fokusberitaindonesia.com (19/01/2021) | Menurut informasi yang kami dapat dari narasumber, bahwasanya ada dugaan Kepala Desa Ranjeng, Kec Cisitu Cahya Suharto menyalahgunakan uang pajak Desa periode Tahun 2019-2020 sebesar kurang lebih +- Rp. 50 juta Rupiah. Yang semestinya disetor ke Kas Daerah.
Kami coba meminta klarifikasi dari beberapa pihak perangkat Desa yang bisa dimintai keterangan, menariknya perangkat Desa ini mengakui kalau uang pajak yang seharusnya masuk Kas Daerah ini telah dipakai oleh Kepala Desa.
Bila dugaan ini benar berarti telah menyalagunakan wewenang dan jabatannya,
Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.”
Untuk pajak sendiri. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Dalam penjabaran berikut dapat dikerucutkan sebagai pemimpin daerah harus memberikan contoh yang baik untuk warganya, jangan merasa sebagai pemimpin yang bisa bersikap semena-mena menyalah gunakan wewenang dan tidak mematuhi kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.
(Soleman)
