BREAKING NEWS
Search

Karyawan PT.TTL Keluhkan Aturan Seperti Kerja ” ROMUZA “

Lumajang, www.fokusberitaindonesia.com- Jaman penjajahan Jepang terkenal dengan sebutan “ROMUZA” penjabarannya adalah para pekerja pribumi yang dipaksa mengikuti aturan. Dan diperas tenaganya mengesampingkan rasa kemanusiaan, tidak boleh bawa makanan, minuman atau bekal dalam bentuk apapun.

Ungkapan diatas hampir mirip dengan postingan group Facebook Lapor Lumajang oleh akun bernama @sakitmata Kamis (13/01/2022). Yang menyebutkan PT TTL yang berlokasi di desa besuk kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang (Jatim), semakin ugal-ugalan dalam membuat aturan, dimana karyawan dilarang bawa apapun kedalam tempat kerjanya. Tapi tidak disediakan tempat penitipan barang untuk pengamanan, sehingga sering terjadi kehilangan dan pihak perusahaan lepas tangan.

Disnaker Lumajang merespon tentang hal tersebut diatas, melalui Kabid Ketenaga kerjaan Supriyadi berujar, Saya akan tindak lanjuti pak.” Ujarnya.

Sedangkan pihak perusahaan diwakili oleh Sri Subekti HRD PT TTL melalui WhatsApp, Kami sudah kordinasi dengan DISNAKER Lumajang terkait postingan tersebut.” Tuturnya.

Pemerhati para buruh Lumajang Guntur Nugroho angkat bicara,
Aturan yang dibuat oleh perusahaan itu mutlak untuk ditaati oleh semua karyawan. Namun demikian dalam Undang-undang no 31 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, itu sudah mengakomodir tentang hak dan kewajiban buruh dan perusahaan.

Toh barang yang mereka bawa adalah jaket, Hp, bekal makanan, itu melekat pada diri seseorang bukan hal yang aneh. Tentunya dengan adanya larangan tersebut, pihak perusahaan harus menyediakan fasilitas pengamanan yaitu tempat penyimpanan (Penitipan) barang.” Ungkap Guntur Nugroho.

Imbuh Guntur, kenapa mereka berontak karena karyawan merasa tidak ada tempat yang aman untuk menyimpan barangnya. Apalagi itu dilingkungan perusahaan, kalau barang karyawan yang hilang tidak diindahkan tapi kalau barang milik perusahaan yang hilang mereka diproses.
Itu sudah tidak memenuhi unsur keadilan, sama artinya itu dengan penjajahan.Unsur keamanan hanya bisa dinikmati oleh pihak perusahaan (Pemiliknya) berarti Undang-undang no 31 tahun 2003 sudah dilanggar oleh pihak perusahaan, hal ini harus dikaji lagi oleh pihak DISNAKER Lumajang.” Tegasnya.
(Den)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *