BREAKING NEWS
Search

Dugaan adanya penyaluran bantuan pangan non tunai ( BPNT ) yang masih carut marut Akibat tidak adanya manajemen penyedia ( suplier ) menjadi sorotan Ketua umum DPP Bamuswari .

Bandung,31 juli 2020

Kab.bandung, fokusberitaindonesia.com-Pelanggaran oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pengondisian suplier TKSK juga kerap memberikan intimidasi terhadap para agen
Balai Musyawarah Indonesia (BAMUSWARI), asal Ketua Umum Bamuswari Maman Abdul Rahman, mengaku banyak menemukan dugaan pelanggaran dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta banyaknya data yang tidak valid. Pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan sebagai pendamping.
Balai Musyawarah Indonesia (BAMUSWARI), Ketua Umum Bamuswari Maman Abdul Rahman menyatakan, pihaknya tidak akan berhenti mencari titik temu persoalan yang terjadi terhadap program BPNT di lapangan. Pihaknya sangat menginginkan persoalan yang pernah terjadi itu tak terulang lagi.
“Kita banyak menerima keluhan setiap harinya, terkait BPNT termasuk dugaan keterlibatan TKSK,” ujar Maman Abdul Rahman, Kamis (30/7/2020).
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga kini masih carut marut. Hal ini diduga terjadi akibat tidak adanya manajemen penyedia (suplier) bahan pokok dan pengawasan yang baik dari dinas terkait.
Menurut dia, satu supplier dengan supplier lainnya terjadi saling lapor ke aparat penegak hukum (APH) atas terjadinya kecurangan-kecurangan di lapangan. Entah soal kualitas, kuantitas bahan pokok hingga tidak tepat waktu dan tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
“Berbagai kasus muncul soal penyaluran BPNT. Persaingan supplier yang begitu bebas menyebabkan para suppler berebut dan bersaing bebas. Jangan sampai ini merugikan penerima manfaat,” ujarnya.
“Wajar saja jika terjadi persaingan cukup ketat untuk berebut menjadi supplier BPNT. Informasinya mulai pengusaha murni, para pendamping PKH dan TKSK, aparatur sipil negara (ASN) hingga mantan pejabat yang berebut menjadi supplier. Ini yang harus dibenahi oleh Dinas Sosial agar tidak terjadi penyimpangan,” tandasnyaDilihat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167 )Selain adanya keterlibatan oknum TKSK dalam pengondisian suplier, banyak data serta kartu KPM yang bermasalah,” ucapnya.”Memang saat ini belum jelas aturannya antara Pedum dengan Perbup. Kita mengusulkan saja oknum TKSK yang nakal untuk dicoret,” tegasnya.Maman Abdul Rahman mengaku, Ketua Umum Bamuswari kembali akan menggelar aspirasinya ke DPRD KAB. BANDUNG,dalam menyikapi persoalan yang terjadi dalam penyaluran BPNT. Salah satunya akan mempertanyakan sanksi terkait adanya oknum TKSK. Informasi yang berhasil dihimpun, selain adanya keterlibatan oknum TKSK dalam menentukan suplier, TKSK juga kerap memberikan intimidasi terhadap para agen dan mengancam akan mematikan mesin EDC yang dikeluarkan pihak bank,( Red Tabloid FBI ” cetak & online ” )




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *