BREAKING NEWS
Search

DPC LSM Lidik Kabupaten Majalengka Kecewa Atas Sikap Dinas Lingkungan Hidup

Majalengka.fokusberitaindonesia.com- (19/11/2020) DPC LSM LIDIK kabupaten Majalengka Kecewa, Mediasi Pemerintah Lingkungan Hidup (LH) Tidak Ada Kejelasan atas permohonan klarifikasinya tentang permasalahan yang ada di lingkungan pekerjaan DLH belum ditanggapi dengan serius yang menimbulkan ketidak puasan atas jawaban DLH.

Maka dengan itu kinerja Lingkungan Hidup dibawah pimpinan Hanna merasa kurang jelas atas kinerjanya setelah pihak DPC LSM Lidik kabupaten Majalengka memantau dilapangan atas kinerjanya Lingkungan Hidup.

“Apalagi saat ini dengan kepalanya Hanna susah untuk ditemui oleh pihak kami DPC LSM Lidik, maka dengan ini kami akan bertindak tegas atas semua kelalaian tugas daripada Lingkungan Hidup, kami akan terjun ke lapangan dengan tupoksi kami sebagai Lembaga Masyarakat”. Tegas Herman selaku Ketua DPC LSM Lidik kabupaten Majalengka.

Ditambahkan oleh Herman bahwa tujuan kami menemui kepala Lingkungan Hidup hanya mempertanyakan apa penyebab atas permasalahan yang terjadi saat ini dari sudut pandang pihak terkait sehingga bisa dibahas bersama mengenai langkah-langkah perbaikannya.

“Bagaimana bisa mengklarifikasinya, sedangkan yang akan kita temui susah untuk ditemuinya, jadi pihak kami dari DPC LSM Lidik akan terjun kelapangan sesuai tupoksinya”. Tandas Herman.

Dijelaskannya pula oleh Herman bahwa peran masyarakat dalam pelayanan publik telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :
1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.
2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.
3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.
4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah,” pungkas Ketua DPC LSM Lidik kabupaten Majalengka.
(Herman/Ketua Korwil FBI).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *