DIduga Kurang Teliti, DKUKMP kabupaten Ciamis,Proses Jual Beli Tanah Masih Dalam Sengketa

Diduga

Kabupaten Ciamis,
Www.Fokusberitaindonesia.com,- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis pada tahun 2022 ini menganggarkan pembelian lahan untuk pasar sebagai pengganti tanah desa yang digunakan oleh pasar Pamarican sebesar 6,5 Milyar Rupiah, Dan terealisasi sekitar 6,4 Milyar Rupiah.

Lahan tanah yang dibeli oleh pemerintah kabupaten ciamis melalui DKUKMP sebanyak 9 bidang dan 3 di antaranya sertifikat atas nama R. Ajad Darajad dengan jumlah total sekitar 3,4 Milyar Rupiah, ditengah perjalanan proses jual beli tersebut ternyata ada ke tidak singkronan antara pemilik tanah yang asli (Ahli Waris), Adjad, Panitia pembebasan lahan atau biasa disebut tim 11 dan pihak pembeli dalam hal ini DKUKMP.

Kepala Bidang Pasar DKUKMP kabupaten Ciamis Erwin di kantornya mengatakan, Pihak Pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis melalui DKUKMP telah melakukan jual beli dengan pihak penjual sesuai dengan nama yang tertera di sertifikat tanah tersebut yaitu Sdr. Ajad Darajad uang nya pun di transfer langsung ke rekaning yang bersangkutan.

“Adapun ada apa di belakang itu saya tidak mengetahui dan itu menjadi urusan internal mereka, kami hanya membayar sesuai dengan kewajiban dan kami juga akan meminta apa yang menjadi hak kami, saat ini sertifikat pun sudah di tangan kami dan akan dibalik nama ke pemerintah daerah melalui notaris Rima, Kebetulan ada satu bidang yang tidak dibeli semua sehingga harus melalui proses penyeplitan,” ujarnya. Selasa 02/8/2022

Terpisah, Tim kuasa hukum dari pihak ahli waris sekaligus Sekertaris Organisasi Masyarakat GIBAS Galih Hidayat S.H saat di temui di kantor kerjanya mengatakan, Ada dua bidang tanah atas nama R. Adjad Darajad itu merupakan hak orang lain (Yang disebut ahli waris), Tidak tau cara ajad memperoleh sertifikat tersebut tetapi yang jelas kepemilikan tanah tersebut saat ini masih dalam sengketa.

“Ada dokumen yang menyatakan bahwa tanah tersebut itu bukan milik adjad dan itu sudah tertuang dalam putusan pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tahun 2016,” ucapnya.

Bahkan Adjad sendiri telah menyerahkan sertifikat tersebut kepada ahli waris, tetapi setelah diketahui tanah tersebut akan dibeli oleh pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis, Melalui tim 11 itu datang kembali ke rumah ahli waris untuk membujuk supaya menyerahkan sertifikat untuk dilakukan proses jual beli dengan Pemda Ciamis melalui DKUKMP, dan akhirnya para ahli waris sepakat untuk menjual dengan harga yang telah disepakati melalui kesepakatan tertulis antara ahli waris dan adjad dengan disaksikan oleh Kepala Desa Pamarican dan tim 11.

“Harus ada pertemuan antara pihak keluarga penggugat (Ahli Waris), Perwakilan atau tim pengacara Adjad, Tim 11, Kepala Desa Pamarican, DKUKMP dan kabag Hukum Pemda Ciamis untuk membicarakan hal tersebut agar permasalahan tidak semakin memanas yang akhirnya proses jual beli dan perubahan kepemilikan tanah tersebut jadi terhambat,” ungkapnya.

“Padahal sebelum proses jual beli tersebut sudah ada nota kesepakatan antara keluarga Adjad dan ahli waris dalam hal jual beli sesuai dengan hak nya masing-masing, Tetapi ketika sudah dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah melalui DKUKMP kesepakatan tersebut seolah diabaikan, Dengan kondisi Adjad yang saat ini sedang kurang sehat dan sedang dirawat di Rumah sakit Sentosa Bandung pihak keluarga ahli waris sudah 3x mencoba untuk menemuinya tetapi belum berhasil, Bahkan baru keluar dari pintu lift nya saja sudah dihalangi oleh satpam rumah sakit dengan alasan pasien dan keluarga tidak bisa ditemui silahkan temui tim pengacara nya saja di Kota Banjar,” paparnya.

“Pihak keluarga Adjad seolah menutup nutupi dan malahan mengatakan silahkan saja ajukan ke pengadilan atau di PTUN kan jika benar itu tanah milik ahli waris,” cetusnya.

“Upaya kami dalam memperjuangkan hak dari ahli waris sudah dilakukan dengan memberi somasi kepada notaris yang ditunjuk untuk memproses balik nama sertifikat tersebut agar ditangguhkan dahulu sampai permasalahannya selesai, dan itupun berdasarkan dari putusan pengadilan agama kota Tasikmalaya,” jelasnya. Rabu 10/8/2022

“Sebaiknya pihak pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis melalui DKUKMP segera bertindak agar proses jual beli tersebut bisa segera selesai dan tidak ada pihak yang dirugikan, Kalau selesai permasalahan kan pihak Pemda juga bisa langsung memproses balik nama tersebut, Seharusnya pihak DKUKMP pun bisa lebih teliti dalam proses jual beli tersebut, Tidak hanya mengandalkan pengecekan ke BPN saja, Alangkah baiknya crooschek juga ke masyarakat di sekitar obyek yang akan dibeli,” tambahnya.

Kepala Bidang Pasar DKUKMP Kabupaten Ciamis Erwin saat ditemui di tempat kerjanya mengatakan, Pihak DKUKMP akan melakukan kordinasi dengan kabag hukum Pemda Kabupaten Ciamis terkait langkah apa yang harus ditempuh, Karena jika salah langkah ditakutkan akan berimbas kurang baik ke pemerintah daerah. Rabu 10/8/2022

“Langkah awal kita mencoba untuk memblokir sementara dulu uang yang telah di transfer ke rekening atas nama Adjad melalui Bank BJB sesuai arahan dari kabag hukum, Kita juga akan mengagendakan secepatnya untuk mengadakan pertemuan dengan semua pihak yang terlibat, baik keluarga Adjad beserta tim kuasa hukumnya, Keluarga penggugat beserta tim kuasa hukumnya, Tim 11,Kepala Desa Pamarican, DKUKMP, Inspektorat dan Kabag Hukum Setda,” pungkasnya.

(Taofik Fbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.