BREAKING NEWS
Search

Diduga Ada Pansus BPNT Disertai Intervensi dan Penggiringan

CIAMIS www.fokusberitaindonesia.com (04/04/2021) – Anggota DPRD Ciamis tengah melaksanakan Panitia Khusus (Pansus) dalam upaya membenahi terkait salah satu Program dari Kementrial Sosial (Kemensos) yakni Bantuan Sembako atau yang lebih santer didengar BPNT.

Dalam pansus tersebut setiap anggota pansus menyambangi agen-agen e-waroeng, sebagai upaya para wakil rakyat ini membenahi dalam hal penyaluran dengan melakukan sidak, sedangkan durasi dari pansus itu sendiri sudah dilaksanakan selama tiga bulan.

Namun diduga dalam sidak pansus BPNT tersebut yang terjadi malah ada dugaan intervensi terhadap para agen e-waroeng, serta penggiringan pengadaan yang seakan memaksa bahwa pebgadaan komoditi buah diharuskan berbelaja kepada anak si Oknum anggota DPRD yang melakukan pansus tersebut.

Ketika dihubungi langsung oleh fokusberitaindonesia. Com kelapangan, ditemukan adanya intervensi dari salah seorang oknum anggota dewan di kabupaten ciamis terhadap agen “MSR” yang ada didesa jelegong kecamatan cidolog dengan mengarahkan ke salah satu perusahaan untuk menjadi suplier buah buahan dengan cara menakut nakuti agen.

Dengan nada ketakutan dan kekhawatiran bahkan cenderung masih menutupi Ia mengatakan semalam ia menerima telpon dari oknum dewan tersebut dengan mengatakan bahwasannya akan ada dampak hukumnya apabila tidak ngambil komoditi buah buahan dari perusahaan yang diarahkan oleh dewan tersebut cetusnya.

“Kebetulan untuk penyaluran bpnt bulan maret diundur ke bulan april dan langsung mendapat 2 paket komoditi yang meliputi beras, telur, kacang hijau, kacang tanah, kentang dan anggur, dengan jumlah kpm sabayak 233 kpm disalurkan satu kali pengambilan yaitu hari ini saja, dan untuk suplier beras dikirim oleh pengusaha lokal yang ada dicidolog yaitu trio family, sedangkan untuk buah buahan,telur kacang dikelola oleh bumdes” tambahnya.

Ketika dikonfirmasi ke kepala desa jelegong ia mengatakan “semalam saya menerima telpon dari agen bahwasannya ia mendapat intimidasi dari oknum anggota dewan sehingga untuk penyaluran bulan ini saya standbye di tempat penyelaluran ini, karena merasa hawatir apabila yang dikatakan oleh oknum dewan tersebut jadi kenyataan” jelasnya.

Ketika dihubungi langsung ke dewan yang bersangkutan melalui sambungan chating wastap ia mengatakan “intimidasi ngga ada, hanya sebatas mengarahkan dan meluruskan bahwasannya agen itu tidak boleh perangkat desa dan penyaluran jangan bumdes, agen itu harus masyarakat murni yang selalu melayani kebutuhan kpm maupun non kpm setiap harinya alias jangan warung jadi jadian” jelasnya.

“Saya tidak pernah mengarahkan kepada agen untuk belanja komoditi ke salah satu perusahaan, buktinya pembelanjaan komoditi buah berbeda2. Suplier hanya menawarkan untuk belanja atau tidaknya itu hak agen. Saya tetap mengedepankan dan mengutamakan pengusaha lokal” tambahnya.

“Dari awal sudah disampaikan oleh pansus bahwasanya jangan menyalurkan diluar ketentuan yang sudah diatur didalam pedum baik dari segi komoditi dan keagenan. Sudah disampaikan juga kalau ini melanggar maka bukan hanya dari pihak polres saja tetapi dari atasnya pun atau polda akan turun karena ini telah menjadi isu nasional. Pansus itu hal baru dijawa barat. Kalau aturan sudah dilanggar atau melanggar hukum maka bukan ranah DPRD atau pansus lagi yang berindak melainkan aparat penegak hukum” pungkasnya.

(Taofik Ciamis)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *