NasionalRagam BeritaSeputar JabarWarta Daerah

BPNT Ciamis !, Banyak Wasit Yang Ingin ikut Jadi Pemain !!!

CIAMIS www.fokusberitaindonesia.com (04/0/2021) – Bantuan sembako atau yang dulu dikenal dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program dari Kementrian Sosial (kemensos) sebagai upaya Pemerintah Indonesia yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank. Sabtu (03/04).

Tujuan utama dari BPNT itu sendiri di dalam Pedoman Umum (pedum) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Selain itu, program ini bertujuan untuk pemberdayaan pengusaha lokal daerah dalam rangka menghadirkan produk pangan dan sayuran yang berkualitas untuk KPM.

Peran serta pemerintah baik eksekutif, legislati, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dibutuhkan dalam hal pengawasan, dari mulai menjaga kualitas sembako itu sendiri sampai kepada tahap penyaluran. Bahkan pemerintah melalui Kemensos menurunkan Tim Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan di semua kecamatan agar tertibnya program ini dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Lebih dari 100 ribu KPM yang mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BPNT. Data tersebut yang menjadikan peluang atau ladang yang sangat merangsang bagi para pemain besar dan bandar dalam hal pengadaan komoditi dari mulai beras, telur, sayuran, buah-buahan dan komoditi lainnya.

Di dalam pedum, e-waroeng bebas dan dapat membeli berbagai komoditi sepanjang komodoti tersebut mengedepankan produk lokal yang berkualitas. Namun dapat pula dibantu oleh pihak ketiga dalam pengadaan komoditi-komoditi tersebut.

Secara logika, ribuan Ton beras menjadi peluang bagi para petani dan pengusaha penggilingan beras dalam hal pengadaan sembako. Namun fakta di lapangan tak berbading lurus dengan data peluang itu sendiri bahkan cenderung dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya untuk memomopoli program bansos tersebut.

Masih banyak petani dan pengusaha penggilingan beras yang mengeluh dikarenakan harga gabah menurun. Dan pengusaha beras yang kesulitan memasarkan berasnya, terutama hal itu dirasakan oleh para pedagang-pedagang kecil. Padahal di Program BPNT para pedagang dapat menerima harga dengan sangat baik lantaran e-waroeng dapat menjual dengan harga eceran tertinggi (het).

Petani dan pengusaha beras sebetulnya dapat bekerjasama dengan para bandar atau pengepul besar demi tetap terbentuknya kerjasama mengakomodir petani lokal dalam hal pemberdayaan.

Kendala dari fakta di lapangan di antaranya adalah beberapa faktor yang dari segi kualitas beras dari aturan baku pemerintah terkait SN. Bahkan cenderung para pengusaha besar yang notobene bukan pengusaha beras dengan mempertimbangkan nilai bisnis yang besar didalam program bansos tersebut ikut berperan.

Penanggung Jawab dari salah satu penggilingan beras yang di kategorikan bandar atau pengepul besar Mitra Desa Pamarican (MDP) Taryana membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan syarat khusus beras yang dikategorikan premium itu ada beberapa macam syaratnya. Meskipun di dalam pedum tidak disebutkan bahwa harus beras premium, namun dikatakan bahwa harus beras dengan beras kualitas terbaik.

“Kan para APH dan Tikor selalu menanyakan terkait kualitas beras. Beberapa waktu lalu banyak pengusaha yang dipanggil Polda Jabar serta sampel berasnya pun diperiksa,” ungkap Taryana saat ditemui di Gudang Penggilingan beras MDP di Pamarican Kabupaten Ciamis Jum’at (2/4/2021).

Ia mengatakan bahwa kategori premium itu sangat susah. Dari mulai segi patahan serta tingkat kadar air maksimal 14 persen. Kadar air ini kata ia ditentukan dari jumlah kandungan air di dalam butir beras. 

“Sementara petani di kita karena kurangnya edukasi jadi tidak faham betul. Sangat jarang ada petani yang menjemur padi nya benar-benar kering. Selain itu dari segi kebersihan gabahnya tidak diperhatikan, kalau dulu kan suka ditapi, sekarang kan jarang,” paparnya.

Lebih lanjut kata dia bahwa peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini Dinas Pertanian yang menunjuk petugas di tiap Kecamatan.

“PPL hanya satu orang untuk satu kecamatan, sementara yang harus di edukasi itu banyak. Seyogyanya Dinas pertanian Ciamis harusnya membentuk PPL tiap Desa satu orang, jadi para petani dapat dilayani dengan baik dari segi pupuknya maupun dalam mutu bertaninya,” katanya.

Selain dalam hal kualitas kendala lainnya adalah dari segi penyaluran dalam hal ini keabsahan e-woreng di Ciamis. Masih banyak e-waroeng yang bukan merupakan warung yang bekerjasama dengan Bank Mandiri yang sudah jelas ada persyaratan bagi e-waroeng itu sendiri.

Anggota DPRD Ciamis yang mengadakan Pansus bagi BPNT yang hingga melakukan study banding ke Kulon Progo dan Purworejo demi mendapat formula terbaik dalam hal pengawasan dan penyaluran.

MDP sendiri dari data yang ditunjukan oleh tim marketinhnya telah menyalurkan sebanyak 130 sampai 150 ton beras per bulan untuk program BPNT. Sebagian beras berasal dari petani dan pengusaha lokal.

“Ya itulah kenyataannya jadi banyak Wasit yang ingin jadi pemain. Saya benar-benar tidak faham akan hal itu, tapi alhamdulillah kalau MDP sudah melaksanakan sebaik mungkin. Kami suka membeli gabah dari petani-petani lokal, ya meskipun kualitasnya memang harus diolah supaya beras tersebut menjadi bagus,” pungkasnya.

(Taofik Ciamis)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also
Close
Back to top button